RDP DPRD Tabalong Bahas BBM, Banpres hingga Beasiswa, Warga Minta Pengawasan Ditingkatkan
WARTABANJAR.COM, TANJUNG – DPRD Kabupaten Tabalong menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama LSM, organisasi masyarakat (ormas), perwakilan mahasiswa, serikat pekerja, komunitas serta sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Ruang Rapat lantai 1, Gedung DPRD Tabalong, Jl A Yani, kelurahan Mabuun, Murung Pudak, Jumat (20/11/2026).
Rapat Dengar Pendapat ini menjadi wadah bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, dan mempertanyakan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kepentingan warga Tabalong.
Wakil Ketua DPRD Tabalong, Hj Noor Farida, mengatakan kegiatan RDP rutin dilaksanakan pihaknya setiap empat bulan sekali.
Menurutnya, banyak persoalan menyangkut hajat hidup masyarakat yang disampaikan dalam forum tersebut.
“Banyak pertanyaan menyangkut hajat hidup masyarakat Tabalong yang disampaikan, mulai dari masalah BBM, Banpres, Raperda inisiatif DPRD hingga masalah beasiswa,” tuturnya.
Farida menilai, sejumlah persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diselesaikan melalui komunikasi dan pembahasan bersama.
Ia menegaskan, setiap persoalan yang disampaikan masyarakat perlu mendapat perhatian dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Kita perlu duduk bersama, bahwa ini ada persoalan, jangan didiamkan. Dengan duduk bersama beberapa hal sudah bisa diselesaikan,” ujarnya.
Baca Juga: Ratusan Guru SD dan SMP di Tabalong Ikuti Upgrading Skill Google School Reference
Disebutkannya, RDP juga menjadi bentuk pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
Melalui forum tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana wakil rakyat menjalankan tanggung jawabnya.
“Masyarakat kita juga ingin tahu bagaimana kami yang di dewan ini melaksanakan tugas dan fungsinya,” ucapnya.
Ia ini yg berharap, kegiatan RDP bersama berbagai elemen masyarakat tersebut dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
Bahkan, ia mengusulkan agar frekuensi pertemuan ditingkatkan sehingga aspirasi masyarakat bisa disampaikan dan ditindaklanjuti lebih cepat.
“Kedepan (pertemuan/RDP) bisa dilaksanakan 12 kali dalam setahun. Setiap bulan bisa bertemu dan membicarakan hal-hal apa saja yang terjadi di masyarakat,” ucapnya.