Menurutnya, pimpinan perangkat daerah harus terlibat langsung dalam memastikan program dan kegiatan yang dianggarkan selaras dengan target serta indikator kinerja utama daerah.

Dia juga menyampaikan tiga langkah strategis untuk memperbaiki penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kotabaru.
        
Pertama, memperkuat komitmen pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan memimpin pembahasan capaian kinerja secara berkala, memastikan setiap permasalahan memiliki penanggung jawab dan langkah penyelesaian, serta mengendalikan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

Kedua, meningkatkan kapasitas aparatur berdasarkan permasalahan nyata melalui fasilitasi perbaikan indikator kinerja, pohon kinerja, pengukuran, dan pelaporan. 

Dalam hal ini, Bapperida dan Bagian Organisasi diharapkan berperan dalam pendampingan, sementara Inspektorat memperkuat evaluasi internal serta memberikan rekomendasi substantif sesuai kewenangannya.

Ketiga, membenahi sistem kerja Tim SAKIP Kabupaten melalui pembagian peran yang jelas, penyusunan kalender kerja, penyelarasan penilaian, kesiapan data, akses evaluator, serta pengelolaan daftar tindak lanjut dalam mekanisme yang terintegrasi.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kotabaru, M Octo Brahma Yogayana, selaku ketua pelaksana, menjelaskan kegiatan ini menjadi sarana untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman teknis aparatur dalam mengimplementasikan SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

Ia berharap melalui pembinaan tersebut, berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah, khususnya dalam penyusunan perjanjian kinerja. (Wartabanjar.com/*)