”Sebab, ketika kemampuan lingkungan menyimpan air semakin berkurang, dampaknya bisa kita rasakan pada musim kemarau. Meskipun demikian, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan lahan tentu masih diperlukan kajian hidrologis yang lebih mendalam,” terangnya.

Dari sisi regulasi, Akbar mengingatkan pemenuhan kebutuhan dasar air, masyarakat telah diamanatkan secara tegas dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dan PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Oleh karena itu, penanganan krisis air harus dilakukan melalui dua pendekatan, yakni jangka pendek berupa distribusi air bersih, dan jangka panjang berupa pemetaan wilayah rawan kekeringan hingga tingkat desa.

”Dari situ kita bisa mengevaluasi kondisi sumber air baku, kemampuan jaringan pelayanan air bersih, serta kemungkinan mengembangkan penampungan air hujan, maupun penyimpanan air komunal sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah,” katanya.

Akbar menegaskan, ukuran keberhasilan penanganan krisis air oleh pemerintah daerah, bukan sekadar dari seberapa banyak bantuan air yang disalurkan saat darurat terjadi.

Indikator utamanya adalah seberapa besar pemerintah mampu membangun sistem, yang mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap armada bantuan air tangki, setiap kali kemarau panjang melanda.

”Jadi, ukurannya bukan hanya seberapa banyak air yang berhasil disalurkan kepada masyarakat saat krisis terjadi, tetapi juga seberapa jauh kita mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan air bersih, ketika musim kemarau panjang kembali terjadi,” pungkasnya. (wartabanjar.com)