WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN -  Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Banjarmasin didesak mampu mengoptimalkan penyerapan anggaran hingga akhir 2026.

Percepatan realisasi belanja daerah dinilai penting, agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat, bagi masyarakat serta mampu menggerakkan roda perekonomian daerah.

Desakan itu dilontarkan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri, Sabtu (7/11/2026).

Ia menegaskan, ptimalisasi penyerapan anggaran bukan hanya menjadi tanggung jawab SKPD yang menangani kegiatan fisik dan pembangunan infrastruktur. 

Seluruh perangkat daerah, terutama yang bersentuhan langsung, dengan pelayanan publik, juga harus menunjukkan kinerja maksimal.

Selain itu Rikval Fachruri juga mengatakan anggaran daerah yang terserap dengan baik harus berbanding lurus dengan hasil pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Harapannya, ketika penyerapan anggaran maksimal, manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Perputaran ekonomi di Kota Banjarmasin juga akan semakin baik,” ucapnya.

Baca Juga: Resmi Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Fazlur Rahman Masuk Komisi III dan Banmus

Baca Juga: DPRD Banjarmasin: Dana Banpres Karhutla Rp20 M untuk Relawan Berupa Program dan Barang

Adapun sejumlah sektor yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, lanjut Rival adalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga bidang sosial.

Menurutnya, khusus sektor infrastruktur, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus segera dituntaskan.

Di antaranya perbaikan jalan, rehabilitasi jembatan, serta penanganan rumah warga yang membutuhkan bantuan pemerintah.

Ia meminta SKPD terkait tidak menunda-nunda pelaksanaan program yang telah direncanakan.

 Terlebih, waktu pelaksanaan anggaran tahun 2026 semakin terbatas sehingga diperlukan langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian berbagai pekerjaan.

Menurutnya, penyerapan anggaran tidak boleh hanya mengejar angka realisasi di atas kertas. Lebih dari itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“Jangan sampai anggaran hanya terserap secara administratif, tetapi hasil pembangunan yang dibutuhkan masyarakat justru tidak maksimal. Karena itu, seluruh SKPD harus bekerja lebih cepat dan memastikan program yang sudah direncanakan dapat diselesaikan,” tegasnya.