Naskah Kuno Datu Kalampayan Diakui Nasional, Dispersip Banjar Siapkan Perlindungan Lewat Peraturan Daerah
WARTABANJAR.COM, MARTAPURA - Naskah kuno peninggalan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan resmi ditetapkan sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON) 2026.
Pengakuan tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk memperkuat perlindungan dan pelestarian warisan intelektual ulama besar Kalimantan Selatan tersebut.
Salah satu upaya yang dilakukan melalui penyusunan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perpustakaan.
Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat landasan hukum pelestarian naskah kuno dan warisan budaya dokumenter di Kabupaten Banjar.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Raperda Perpustakaan dan Pelestarian Naskah Kuno yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Banjar, Rabu (11/11/2026).
Kepala Dispersip Banjar, Hj Kencana Wati, mengatakan penetapan naskah kuno warisan Datu Kalampayan sebagai IKON 2026 merupakan pengakuan atas nilai sejarah, kebudayaan, dan keilmuan yang terkandung di dalamnya.
Baca Juga Bila Mundur Gibran Terima Gaji Pensiun Rp20,16 Juta Plus Rumah, Mobil dan Pengamanan
Baca Juga Tiga Terduga Pencuri Meteran Air Ditangkap di Balikpapan, Telah Beraksi di 14 Lokasi
“Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Perpusnas RI Nomor 154 Tahun 2026 tentang Penetapan Naskah Kuno sebagai Ingatan Kolektif Nasional. Melalui pengakuan ini, naskah kuno Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dinilai memiliki signifikansi tinggi bagi sejarah, kebudayaan, dan peradaban, tidak hanya di tingkat regional Kalimantan Selatan tetapi juga secara nasional,” ujarnya.
Menurut Kencana, pengakuan tersebut semakin menegaskan posisi Kabupaten Banjar sebagai salah satu pusat perkembangan keilmuan dan intelektual Islam di Kalimantan Selatan.
Karena itu, pelestarian naskah kuno tidak cukup hanya melalui penyimpanan fisik.
Diperlukan pula upaya perawatan, pengembangan penelitian, serta dukungan regulasi agar warisan intelektual tersebut tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan generasi mendatang.
FGD digelar untuk penyusunan rancangan akademik dan rancangan peraturan daerah (Perda) perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perpustakaan.
Kegiatan ini menitikberatkan pada fokus materi warisan budaya, dokumenter, dan naskah kuno di Kabupaten Banjar.
Ia menekankan, perlindungan terhadap naskah kuno juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
