WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN - Kota Banjarmasin menjadi satu-satunya daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang tidak menerima dana bantuan presiden untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). 

Sejauh ini, Banpres Karhutla Kalsel telah digelontorkan sebanyak dua tahap dengan total annggaran Rp180 miliar. Tahap pertama senilai Rp100 miliar dan tahap kedua sebesar Rp80 miliar. 

Dalam kedua tahap dengan nilai miliaran rupiah tersebut, Kota Banjarmasin tidak mendapat sepeser pun dana.

Hal ini memantik atensi serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin. 

Anggota DPRD Muhammad Ridho Akbar mendesak agar Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin bergerak cepat dan lebih proaktif terkait Banpres Karhutla tersebut. 

Ini mengingat selain terkena dampak kabut asap pekat, ada banyak relawan dari kota Seribu Sungai ini ikut memadamkan api Karhutla di daerah lain seperti di Kabupaten Batola, Banjarbaru, dan Banjar. 

Baca Juga Kualitas Udara Tabalong dan HSS masuk Kategori Berbahaya

Baca Juga Kualitas Udara Tabalong dan HSS masuk Kategori Berbahaya

Bahkan, salah satu relawan Karhutla dari Banjarmasin bernama Nordin alias Amang Udin sampai meninggal dunia ketika berada di barisan terdepan dalam memadamkan amukan api Karhutla di kawasan Handil Bakti, Batola, Rabu (21/10/2026) lalu. 

"Kami meminta Pemerintah Kota Banjarmasin melalui dinas atau instansi terkait untuk segera melakukan koordinasi intensif dan jemput bola ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi," ujar anggota dewan M. Ridho Akbar saat dikonfirmasi Wartabanjar.com, Sabtu (24/10/2026). 

"Pemko harus menyodorkan data kebutuhan sarana-prasarana serta pemetaan riil relawan BPK di Banjarmasin agar usulan kita mendapat prioritas pada tahap selanjutnya," tegasnya lagi. 

Menurut anggota dewan Ridho Akbar, perlindungan dan jaminan kamanan bagi relawan karhutla (BPJS Ketenagakerjaan) atas tragedi gugurnya relawan Karhutla asal Banjarmasin menjadi alarm keras bagi semua pemangku kebijakan.