WARTABANJAR.COM. JAKARTA - Direktur Eksekutif Infra Bestari, Gede Sandra, tidak percaya rencana  Morgan Stanley Capital International (MSCI) menurunkan kasta pasar saham Indonesia dari emerging menjadi standalone market karena masalah soal tata kelola atau transparansi data emiten.

Apalagi ada pihak-pihak yang mengaitkannya dengan ekspansi bisnis pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam mengakuisisi 30,25 persen saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) milik konglomerat Low Tuck Kwong.

"Itu jelas enggak betul. Tidak ada kaitannya MSCI dengan Haji Isam yang membeli saham BYAN. Itu kan murni bisnis, satunya lagi soal kebijakan internalnya (MSCI) yang punya tujuan tertentu," kata Gede di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Seperti dikutip dari Inilah.com, Gede pun mempertanyakan pihak-pihak yang menilai tidak transparannya proses akuisisi 30,25 persen saham BYAN yang nilainya Rp26,1 triliun.

"Zaman sekarang mana bisa tidak transparan. Tapi memang pihak bank bisa memberikan penjelasan lebih detail kepada market," ungkapnya.

Baca juga: Enam Hektare Lahan di Landasan Ulin Utara Banjarbaru Terbakar

Baca juga: Raja se-Kalimantan Desak Karhutla Cepat Diatasi: "Jangan Gajah sama Gajah, Pelanduk Mati di Tengah"

Gede lebih percaya  rencana MSCI yang dikenal sebagai penyedia indeks global menurunkan (downgrade) klasifikasi bursa saham Indonesia karena kepentingan asing.

Analisis itu menguat ketika Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara bertemu petinggi IMF dan Bank Dunia dalam IMF–World Bank Group Annual Meetings 2026 di Bangkok, Thailand pada 12–18 Oktober 2026. 

Kehadiran Suahasil seharusnya bisa melunakkan MSCI, ternyata tidak. 

"Kemarin terpilih Menkeu Suahasil yang sealiran dengan Sri Mulyani, diharapkan bisa memperbaiki hubungan dengan pasar dunia, termasuk MSCI. Ternyata tidak demikian adanya," ungkapnya.

Dia pun menduga pasar Amerika Serikat (AS) sedang ingin mengganggu perekonomian Indonesia yang saat ini dipimpin Prabowo Subianto. 

"Dengan segala kejutannya MSCI ini, saya melihat pasar di AS ingin menghukum paradigma baru ekonomi pemerintahan Prabowo," imbuhnya.