WARTABANJAR.COM - Percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan Blok RSJ Sambang Lihum atau di Gubernur Syarkawi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ditargetkan selama sepekan ke depan. 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan bersama seluruh pemangku kepentingan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait melakukan pemetaan kekuatan personel serta peralatan untuk mempercepat penanganan karhutla di Sambang Lihum. 

Hal ini untuk menentukan wilayah yang memerlukan penanganan lebih intensif serta memastikan seluruh sumber daya dapat dikerahkan secara optimal.

Seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo. 

“Blok kita identifikasi bersama seluruh stakeholder dan SKPD yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari hasil pengerucutan, konsentrasi penanganan lebih diarahkan ke Blok Sambang Lihum di Jalan Gubernur Syarkawi,” ujarnya, Banjarbaru, Sabtu (10/10/2026).

Rahmat menjelaskan, kawasan yang menjadi fokus penanganan tersebut selanjutnya dibagi ke dalam empat subblok. 

Baca Juga Prakiraan Cuaca Kalsel Hari ini, Kabut Asap di Pagi Hari

Baca Juga Gubernur Kalsel Serahkan Bantuan BBM untuk Relawan Karhutla Batola

Pembagian dilakukan berdasarkan sektor usaha, meliputi perkebunan, pertambangan, kehutanan, serta sektor lainnya.

Setiap subblok kemudian dipetakan kembali ke dalam beberapa sektor kerja yang disesuaikan dengan wilayah dan perusahaan yang terlibat. 

Langkah ini bertujuan memperjelas pembagian tanggung jawab sekaligus memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Menurutnya, pemetaan tidak hanya berfokus pada pembagian wilayah, tetapi juga mencakup pendataan kemampuan setiap perusahaan dan pihak yang terlibat, mulai dari jumlah personel, ketersediaan peralatan, hingga bentuk dukungan yang dapat diberikan.

“Kita sedang mengukur kekuatan untuk pelaksanaan besok, baik dari sisi peralatan maupun personel. Kita identifikasi masing-masing pihak, berapa tenaga yang bisa dihadirkan dan peralatan apa yang tersedia,” jelasnya.

Ia menambahkan, bagi perusahaan yang belum memiliki tenaga operasional yang memadai, akan dilakukan koordinasi dengan tim BPK agar kebutuhan personel dapat dipenuhi melalui kolaborasi antarpihak.