WARTABANJAR.COM, MARTAPURA - Pemerintah Kabupaten Banjar menjadi daerah pertama di Kalimantan Selatan yang menerapkan Sistem Manajemen Talenta (SIMATA) dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama.

Hal itu disampaikan Analis SDM Aparatur Ahli Madya BKN Regional VIII Kalimantan Misrah usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan empat pejabat pimpinan tinggi pratama di Mahligai Sultan Adam, Martapura, Jumat (17/7/2026).

Misrah mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar yang menjadi pelopor penerapan manajemen talenta di Kalimantan Selatan.

"Kami dari BKN memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar yang pertama menerapkan manajemen talenta. Jadi selamat untuk Pemerintah Kabupaten Banjar," ujarnya.

Menurut Misrah, langkah tersebut menjadi awal penguatan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN).

Baca Juga 2 Hektare Lahan di Kintap Terbakar, Kasatpol PP Tanah Laut Imbau Warga Waspada Karhutla

Baca Juga: Tolak Mafia Solar dan Pengelola SPBUN, Ratusan Nelayan Kuala Tambangan Pasang Spanduk Perlawanan di Tanah Laut

"BKN pastinya bangga. Penerapan merit sistem melalui manajemen talenta dimulai dari Kabupaten Banjar," katanya.

Ia optimistis penerapan SIMATA akan membuat pengisian jabatan lebih tertata sehingga ketergantungan terhadap pejabat pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksana harian (Plh) dapat dikurangi.

"Ke depannya harusnya sudah enggak ada PLT dan PLH. Kenapa? Talenta tersedia," ucap Misrah.

Menurutnya, sistem tersebut memastikan promosi dan rotasi jabatan dilakukan berdasarkan kualitas serta rekam jejak ASN.

"Kalau datanya bagus, kinerjanya bagus, moralitas, integritas, kualifikasi pendidikan, riwayat jabatan bagus, dia akan dilamar oleh jabatan. Jadi karier yang mengejarnya," jelasnya.

Misrah menegaskan seluruh proses dalam manajemen talenta tetap mengacu pada regulasi dan data yang terukur.

"Kalau dibilang manajemen talenta itu ada yang tidak terukur yang dipakai, enggak. Semuanya data dan kompetensi teknis," tegasnya.

Ia mengatakan keberhasilan penerapan SIMATA juga ditentukan oleh komitmen kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).