WARTABANJAR.COM, PELAIHARI– Puluhan nelayan Desa Kuala Tambangan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, mendesak Kementerian ESDM, PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengaudit menyeluruh operasional SPBUN 68.708.003 karena diduga melakukan penyimpangan distribusi BBM subsidi.

Tuntutan tersebut mencuat dalam rapat koordinasi, klarifikasi, dan verifikasi lapangan yang berlangsung dinamis sejak pukul 09.00 WITA di Aula Swasembada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tanah Laut, Jumat (29/05/2026).

Pertemuan itu dihadiri oleh jajaran Pemkab Tanah Laut, DPRD, Polres Tanah Laut, Pertamina, mahasiswa, para nelayan serta pengelola SPBUN beserta kuasa hukumnya.

Sesi dengar pendapat sempat memanas karena nelayan merasa tidak puas dengan penjelasan pengelola mengenai pembagian jatah solar subsidi yang diduga telah merugikan mereka selama bertahun-tahun.

Sengkarut ini bermula dari hasil investigasi tim terpadu pengawasan BBM subsidi pada 23 Mei 2026 di Desa Kuala Tambangan.

Tim menemukan kejanggalan berupa ketidaksesuaian data antara rekomendasi dinas, laporan pengelola, dan fakta riil di lapangan.

Selain itu, ditemukan indikasi praktik penguasaan barcode serta logbook secara sepihak oleh pengelola SPBUN PT Sarana Dua Bersama.

BACA JUGA: Tak Lagi Abu-abu! Distribusi Solar Subsidi Nelayan Kuala Tambangan Dikunci Lewat SK Bupati Tala

Bupati Tanah Laut yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Masturi, menyampaikan apresiasinya terhadap respons cepat seluruh pihak.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa polemik solar subsidi nelayan ini merupakan masalah klasik yang terus berulang, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih permanen.

"Meskipun, meskipun isunya, permasalahan ini pun bukan hanya terjadi tahun ini saja. Artinya, tahun permasalahan tentang penyaluran solar subsidi nelayan ini juga pernah muncul di daerah kita dan muncul kembali, sehingga perlu sebuah strategi ataupun penyelesaian yang lebih sistematis, lebih permanen, sehingga ke depannya hal-hal seperti ini tidak muncul lagi," ujar Masturi.