Regulasi kementerian tersebut didasarkan pada data nyata serta kepentingan jangka
panjang para pengemudi itu sendiri.
Kebijakan tarif transportasi daring perlu diterapkan secara adil dan transparan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, karakteristik wilayah, serta persaingan usaha yang
sehat.
Oleh karena itu, penerapan tarif minimum dalam SK Gubernur Kalimantan Selatan perlu dilakukan kajian dan evaluasi lebih lanjut karena masih belum sepenuhnya selaras dengan regulasi pusat sehingga
implementasinya kurang efektif dan berdampak pada ekosistem transportasi online.
BACA JUGA: Puluhan Driver Ojol Datangi Kantor Maxim Banjarmasin, Desak Tarif Sesuai SK Gubernur Kalsel
Ketentuan daerah juga tidak seharusnya bertentangan dengan regulasi pemerintah pusat, karena hal tersebut dapat menciptakan ketimpangan bagi platform yang berbeda.
Perlu kami sampaikan juga bahwa kenaikan tarif telah berdampak pada menurunnya keseimbangan antara ketersediaan layanan dan jumlah pemesanan terhadap jasa transportasi daring.
Semakin tingginya harga layanan membuat minat masyarakat dalam menggunakan layanan transportasi online menurun secara drastis karena harga yang tinggi tidak berbanding lurus dengan rata-rata pendapatan masyarakat.
Berkurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan layanan transportasi online tentunya menyebabkan pendapatan pengemudi menjadi semakin berkurang sehingga berdampak pada
menurunnya kesejahteraan pengemudi.
