“Kami sudah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pengelola SPBU agar memastikan pengelolaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena sanksinya berat dan kegiatan sidak ini akan dilakukan secara continue, baik secara terbuka maupun tertutup,” ucapnya.
Menurut Ariadi, pengelola SPBU diminta tidak melakukan praktik-praktik yang dapat membebani masyarakat. Termasuk adanya dugaan pungutan tertentu kepada sopir atau pengguna jasa SPBU yang harus dikelola secara bijak dan tidak memberatkan.
“Kami berharap manajemen pengelola SPBU dapat menjaga pelayanan dengan baik. Jika ada pungutan yang justru menjadi beban masyarakat dan bukan kesepakatan bersama, tentu bisa ada tindakan sanksi,” tegasnya.
Dalam sidak tersebut, tim juga memantau penerapan sistem barcode di sejumlah SPBU Pertamina. Ariadi menilai penggunaan barcode cukup efektif untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
“Penggunaan barcode ini efektif agar penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran. Kalau ada penggunaan yang tidak sesuai, tentu SPBU sendiri yang akan dirugikan karena distribusinya tidak sesuai dengan kebutuhan riil,” pungkasnya. (Wartabanjar.com/MC Kalsel/*)
Editor Restu
