Ia mengakui adanya kekurangan dalam prosedur administrasi pengundangan. "Memang tidak kami undang secara resmi, hanya disampaikan lewat anak buahnya secara lisan," ungkap Zainuddin.

​Meski pertemuan belum menghasilkan titik temu dengan pihak pengelola, Pemkab Tanah Laut melalui DKPP memastikan pengawasan tidak akan kendur.

Dalam waktu dekat pengelola SPBN akan di undang untuk rapat bersama Formopimcam, kades pokwasmas, dan perwakilan nelayan Di DKPP.

Saat ini, pemerintah tengah memproses SK Bupati tentang Tim Terpadu Pengawasan Penyaluran BBM Solar Bersubsidi yang melibatkan unsur Kepolisian, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin keadilan bagi seluruh nelayan di Tanah Laut. (Wartabanjar.com/Gazali)