Waspada! Kerugian Akibat Penipuan Digital di Tanah Laut Capai Rp1,9 Miliar, Pemkab dan OJK Kalsel Perketat Pengawasan
WARTABANJAR.COM, PELAIHARI– Ancaman kejahatan siber di sektor keuangan kian mengkhawatirkan, menyusul temuan data kerugian masyarakat Tanah Laut yang menyentuh angka miliaran rupiah akibat berbagai modus penipuan transaksi digital.
Fakta mengejutkan ini mencuat saat jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) menerima audiensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Selatan di Ruang VIP Lounge, Senin (27/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa secara nasional kerugian akibat penipuan transaksi keuangan telah menembus angka Rp9 triliun, sementara di lingkup Tanah Laut sendiri tercatat kerugian mencapai kurang lebih Rp1,9 miliar.
Kondisi ini diperparah dengan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaporan saat menjadi korban.
Padahal, dalam kasus kejahatan digital, kecepatan melapor menjadi faktor penentu apakah dana korban masih bisa diselamatkan atau sudah raib tak berbekas.
Guna membendung tren negatif ini, OJK mengenalkan instrumen baru bernama Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).
Forum koordinasi ini dirancang untuk memangkas birokrasi penanganan kasus dengan melibatkan langsung perbankan, penyedia jasa pembayaran, hingga platform e-commerce sebagai eksekutor di bawah pengawasan ketat OJK.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tala, Masturi, menyatakan dukungan penuh terhadap sistem mitigasi risiko tersebut sebagai langkah nyata melindungi warga dari jeratan penipu digital.
"Kami sangat mengapresiasi langkah OJK dalam menghadirkan sistem yang terintegrasi seperti IASC. Ini menjadi upaya konkret dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari maraknya penipuan digital," ujarnya.
Masturi menambahkan bahwa Pemkab Tala berkomitmen memperkuat kolaborasi bersama OJK, terutama dalam menggenjot literasi keuangan di tingkat masyarakat bawah agar lebih waspada terhadap modus-modus baru.
Sebagai langkah lanjutan, pihak OJK Kalsel akan segera membawa hasil koordinasi ini ke tingkat provinsi guna mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur.
Sinergi ini diharapkan tidak hanya menjadi sekadar seremonial, melainkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi digital di Tanah Laut yang lebih aman, inklusif, dan terlindungi dari praktik kriminalitas daring. (Wartabanjar.com/Gazali)
Editor: Yayu