Sementara itu, Kepala DKPP Tanah Laut, M. Kusri, dalam laporannya membeberkan data urgensi program ini. Ia mengungkapkan bahwa dari ribuan kapal yang ada, mayoritas belum memiliki izin resmi.
Data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) menunjukkan, dari 2.815 kapal nelayan, baru sekitar 20 persen yang memiliki dokumen dan perijinan lengkap. Kondisi ini berdampak pada tingginya risiko kecelakaan, rendahnya produktivitas, serta terbatasnya akses terhadap berbagai fasilitas pemerintah,” lapor M. Kusri.
Bupati pun meminta M. Kusri untuk terus mengawal dampak nyata program ini. “Harapan saya, program Siap Melaut ini benar-benar bermanfaat bagi nelayan di Kabupaten Tanah Laut. Saya juga meminta Pak Kadis untuk terus mengevaluasi dan melihat feedback manfaatnya di lapangan,” tegas Bupati.(Wartabanjar.com/Gazali)
Editor: Andi Akbar
