Mereka meminta adanya evaluasi terhadap regulasi yang ada agar lebih memudahkan nelayan.
Mahasiswa juga meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal serta memberantas praktik mafia tanah dan pencemaran lingkungan yang dinilai merugikan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Supian HK mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa.
Ia menyebut apa yang disampaikan mahasiswa sejalan dengan perhatian DPRD Kalsel terhadap berbagai persoalan di daerah.
“Gayung bersambut, kami di DPRD Kalsel juga memiliki perhatian terhadap persoalan tersebut. Kami akan mempertimbangkan pembentukan pansus atau satgas khusus untuk menindaklanjuti persoalan mafia tanah dan pertambangan ilegal,” ujarnya, dikutip Sabtu (14/3/2026) dari laman DPRD Kalsel.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kalsel juga menerima serta menandatangani seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
Ia menyatakan aspirasi tersebut nantinya akan disampaikan melalui dialog kepada DPR RI di Senayan sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dari daerah. (wartabanjar.com/dprdkalsel)
Editor: Yayu
