Melalui SIAP MELAUT, ia berharap ada jalan pintas yang legal dan aman.
“Inovasi SIAP MELAUT dihadirkan untuk menjawab kebutuhan riil nelayan sebagai model pelayanan publik perikanan tangkap yang terintegrasi lintas sektor dan lintas kewenangan,” tambahnya.
BACA JUGA: MIRIS! Kakak Tiri Diduga Perkosa Adik Selama 4 Tahun di Tanah Bumbu, Korban Diancam Dibunuh
Dukungan penuh datang dari DPRD Tanah Laut yang mengawal langsung pertemuan tersebut.
Legislatif mendorong agar sinergi ini dikukuhkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) agar tidak sekadar menjadi kunjungan kerja tanpa tindak lanjut.
Kepada Kemenhub, rombongan Tanah Laut menitipkan harapan besar pada penguatan kelaiklautan kapal dan integrasi pelayanan keselamatan pelayaran.
Sementara kepada KKP, desakan penyederhanaan izin menjadi poin utama yang disuarakan.
Jika inovasi ini berjalan mulus, ribuan nelayan Tanah Laut tidak perlu lagi “kucing-kucingan” atau merasa waswas saat mencari nafkah.
Targetnya jelas, yaitu mengubah status nelayan dari sekadar penangkap ikan menjadi pelaku ekonomi yang legal, aman, produktif, dan sejahtera. (Wartabanjar.com/Gazali)
Editor: Yayu
