Kami di DKPP bertindak sebagai leading sector untuk memastikan semua layanan ini berjalan terpadu dan berkelanjutan," tegas Kusri.

​Bak gayung bersambut, Komisi II DPRD Tanah Laut memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan ini. DPRD mendorong agar segera dibentuk Nota Kesepahaman (MoU) dengan kementerian terkait agar program ini memiliki payung hukum yang kuat dan dukungan anggaran yang memadai.

​Ketua dan Anggota Komisi II menyatakan kesiapannya untuk mendampingi DKPP melakukan ekspose ke tingkat pusat, termasuk ke Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perhubungan, guna menjadikan SIAP MELAUT sebagai best practice nasional dari Tanah Laut.(Wartabanjar.com/Gazali)

Editor Restu