WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Langkah-langkah kaki itu kembali menggema di Jalan Lambung Mangkurat. Spanduk terbentang, bendera berkibar, dan suara orasi bersahutan. Kamis (15/1/2026) siang, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kalimantan Selatan kembali mendatangi Kantor DPRD Kalsel.
Ini bukan kunjungan pertama. Ini adalah pernyataan bahwa suara mereka belum selesai.
Pantauan di lapangan, massa aksi tiba dengan membawa beragam atribut perjuangan: spanduk bernada kritis, baleho tuntutan, bendera organisasi, hingga poster-poster yang mencerminkan kegelisahan generasi muda terhadap masa depan demokrasi daerah.
Di sisi lain, ratusan personel kepolisian tampak berjaga, membentuk barisan pengamanan untuk memastikan aksi berjalan tertib. Demi kelancaran kegiatan, sebagian ruas Jalan Lambung Mangkurat terpaksa ditutup sementara agar tidak memicu kemacetan panjang.
Menjaga Hak Pilih, Menolak Ditarik ke Ruang Tertutup
Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Bagi para mahasiswa, wacana tersebut dianggap sebagai langkah mundur bagi demokrasi.
Dalam orasi yang bergema di depan gedung wakil rakyat, mahasiswa menegaskan bahwa hak memilih pemimpin adalah milik rakyat, bukan ruang elite politik.
“Kalau suara rakyat dipindahkan ke ruang sidang, lalu di mana posisi kami sebagai pemilik kedaulatan?” teriak salah satu orator, disambut sorak dukungan massa.
Dari Jalanan untuk Masa Depan Demokrasi
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan pengingat. Bahwa demokrasi tidak boleh berjalan diam-diam, tanpa partisipasi publik. Bahwa setiap kebijakan yang menyentuh hak rakyat harus lahir dari suara rakyat itu sendiri.

