Lebih lanjut, HNW mengingatkan bahwa jika manuver ini tidak dicegah secara kolektif oleh komunitas internasional dan negara-negara pendukung Palestina merdeka, maka preseden buruk tersebut berpotensi menimpa negara lain, termasuk Indonesia.
“Akan sangat berbahaya apabila Israel melakukan pola serupa dengan bekerja sama dengan kelompok-kelompok separatis di negara lain, termasuk di Indonesia,” ujarnya.
HNW juga menjelaskan bahwa tuntutan pemisahan diri Somaliland dari Republik Somalia tidak dapat dibenarkan sebagai bentuk right to self-determination. Dalam hukum kebiasaan internasional, hak menentukan nasib sendiri hanya dapat digunakan sekali dan untuk selamanya. Rakyat Somalia telah menggunakan hak tersebut pada 1 Juli 1960 saat memerdekakan diri dari penjajahan Inggris dan Italia.
“Argumen ini pula yang kerap digunakan pemerintah Indonesia untuk menolak tuntutan kelompok separatis, karena hak menentukan nasib sendiri telah digunakan pada saat referendum dan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh PBB,” jelasnya.
Sebaliknya, HNW menegaskan bahwa pihak yang justru berhak atas right to self-determination adalah rakyat Palestina. Hal ini ditegaskan melalui Resolusi Sidang Umum PBB pada 16 Desember 2025 yang didukung mayoritas mutlak negara anggota PBB, sebanyak 164 negara.
Namun hingga kini Palestina masih berada di bawah penjajahan Israel dan belum dapat menggunakan hak menentukan nasibnya sendiri untuk mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
“Manuver Israel mengakui Somaliland justru akan semakin menguatkan cengkeraman penjajahan Israel atas Gaza dan Palestina, serta makin memustahilkan pelaksanaan resolusi PBB tentang Palestina, termasuk hak menentukan nasib sendiri dengan berdirinya negara Palestina yang benar-benar merdeka dan berdaulat,” pungkasnya. (Wartabanjar.com/berbagai sumber)