WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, mengingatkan bahwa kenaikan insentif tidak serta merta dinikmati oleh seluruh pengelola lembaga pendidikan. la menekankan pentingnya transparansi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran insentif.
Berbeda dengan guru honorer yang mendapat tambahan insentif sebesar Rp400 ribu per bulan, kata dia, tenaga administratif di lembaga pendidikan bekerja seakan tanpa pamrih.
“Padahal tanpa mereka, proses belajar mengajar akan sangat terganggu. Ada banyak tugas-tugas kecil rutin lainnya yang tidak bisa ditangani guru secara langsung,” kata Saleh saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (27/12).
Dia mengatakan seluruh sekolah pasti selalu ada tenaga administratif yang dipekerjakan. Konon, tugas mereka tidak kalah beratnya dengan tugas guru lantaran bekerja penuh waktu dan harus menyiapkan semua sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan.
Dikatakan bahwa para tenaga administratif harus menyiapkan kelas, absensi, alat tulis, alat peraga, alat olahraga, serta semua keperluan teknis dan non-teknis yang diperlukan.
Bahkan, sambung dia, urusan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pun mereka yang paling sibuk, mulai dari menginventarisasi barang kebutuhan sekolah, memesan dan berbelanja, menjaga dan memeliharanya agar tidak cepat rusak, hingga membuat laporan pertanggungjawaban.
“Jika ada kekeliruan, mereka yang pertama sekali diperiksa,” tuturnya.
Selain itu, Saleh menyebutkan para tenaga administratif juga sering harus mengutip pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) setiap siswa di sepanjang waktu.