DKISP mencatat hingga November 2025 hanya ada 155 laporan masuk, jauh menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 700 laporan.
Namun laporan terbanyak tetap berasal dari Dinas PUPPRP, terutama terkait berbagai persoalan infrastruktur.
Basith menegaskan bahwa meski jumlah laporan menurun, kualitas respon harus tetap terjaga.
“Jangan sampai ada kesan laporan dibiarkan begitu saja,” pungkasnya.
Pemkab Banjar menegaskan komitmen memperbaiki kinerja SKPD, sekaligus memastikan setiap keluhan masyarakat ditangani cepat, transparan, dan tidak disepelekan.(wartabanjar.com/IKhsan)
editor: nur muhammad