KPK menegaskan bahwa penyidikan terhadap 31 RSUD ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengadaan alat kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga dugaan praktik mark up oleh penyedia maupun pejabat daerah.
Kemenkes sendiri menyatakan siap bekerja sama penuh dengan lembaga antirasuah dalam mengungkap dugaan penyimpangan tersebut.

Dengan merujuk data resmi program percepatan pembangunan RSUD oleh Kemenkes, serta tidak adanya pemberitaan terkait RSUD dari Kalimantan Selatan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada RSUD Kalsel yang termasuk dalam proyek 31 RSUD yang sedang diperiksa KPK. (wartabanjar.com/andi akbar)

Editor: Andi Akbar