WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel menyuarakan enam poin tuntutan, dengan salah satu poin paling krusial yakni penolakan terhadap rekomendasi penetapan Taman Nasional Meratus oleh Gubernur Kalsel kepada pemerintah pusat.
Aksi yang berlangsung di dalam ruang Paripurna itu menempatkan isu Meratus sebagai fokus utama.
Para mahasiswa meminta Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, untuk mendesak Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, agar mencabut surat rekomendasi tersebut.
Baca Juga Massa Aksi Duduki Ruang Paripurna, DPRD Kalsel Akhirnya Buka Pintu untuk Dialog!
Ketua BEM UIN Antasari, Yazid Arfani, mengungkapkan bahwa sikap mahasiswa didasari pengalaman aksi pada Agustus lalu, saat mereka bersama masyarakat adat mendatangi kantor gubernur.
Menurutnya, pada saat itu Gubernur Muhidin menyatakan menolak penetapan Taman Nasional Meratus. Namun kini, muncul surat rekomendasi yang justru mengarah sebaliknya.
“Ini yang membuat kebijakan tersebut terlihat bias sampai detik ini. Ada surat dari Gubernur Kalimantan Selatan yang merekomendasikan penetapan Taman Nasional Meratus. Dan hal ini harus kita tentang, kawan-kawan,” tegas Yazid.
Ia menambahkan, mahasiswa khawatir dengan dampak dari penetapan kawasan Meratus sebagai taman nasional, terutama terhadap ruang hidup masyarakat adat dan potensi eksploitasi wilayah.
Karena itu, BEM se-Kalsel menuntut DPRD agar menyatakan sikap resmi dan menyampaikan keberatan tersebut kepada gubernur.
“Dampaknya sangat besar. Makanya kami meminta Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyampaikan kepada Gubernur agar menarik surat rekomendasi tersebut,” pungkasnya.