“Kita perlu bersama-sama mempersiapkan badan usaha dan SDM konstruksi yang berkualitas dan kompetitif. Terlebih peran pengusaha swasta dan asosiasi kontraktor maupun konsultan yang turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur Banua,” terangnya.
Ia menegaskan, forum ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalsel untuk memastikan implementasi pengaturan jasa konstruksi memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.
“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang diskusi untuk mencari solusi terbaik, khususnya terhadap persoalan sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi,” ujarnya.
Ia berharap pertemuan tersebut memberikan hasil konkret yang dapat diimplementasikan di daerah masing-masing dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat jasa konstruksi di Kalsel.
“Semoga forum ini memberikan hasil yang memuaskan dan menjadi pembelajaran yang dapat diterapkan di kabupaten/kota untuk mewujudkan pelayanan jasa konstruksi yang lebih baik,” tutupnya.
Turut hadir dalam forum Disperkim Kalsel, Bappeda, Disdikbud, Dinkes, Inspektorat, BPKAD, RSUD Ulin, RSUD Mohammad Ansari Saleh, RSGM, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, serta Dinas Perkim 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
(Wartabanjar.com/MC Kalsel)
Editor Restu
