WARTABANJAR.COM, TANJUNG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan total Rp 2,74 triliun.
Anggaran ini diajukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tabalong, Kamis (13/11/2025) yang disampaikan langsung oleh Bupati Tabalong, H.M. Noor Rifani.
Dalam pengajuannya, Bupati yang menyampaikan bahwa penyusunan anggaran berlandaskan pada komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Perkenankan saya menyampaikan Rancangan PERDA tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Meski terdapat defisit anggaran antara pendapatan dan belanja, namun penerimaan pembiayaan daerah dari sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya menutupinya,” ujar H. Fani dalam sambutannya di ruang paripurna.
Berdasarkan dokumen yang disampaikan, berikut adalah ringkasan postur anggaran yang diajukan:
- Pendapatan Daerah: Rp 1.969.492.841.552,-
- Belanja Daerah: Rp 2.689.841.991.236,-
- Defisit Anggaran: Rp 720.349.149.684,- (selisih antara pendapatan dan belanja)
- Penerimaan Pembiayaan: Rp 771.503.665.000,- (dari Silpa/Sisa Lebih Anggaran) tahun sebelumnya
- Total APBD 2026: Rp 2.740.996.506.552,-
Defisit dalam RAPBD 2026 ini kemudian ditutup dengan menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) atau ‘tabungan’ daerah dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga anggaran secara keseluruhan tetap berimbang.
Bila menilik lebih jauh postur RAPBD tahun 2026 masih lebih besar belanja rutin yang mencapai Rp. 1,7 triliun sementara belanja modal di kisaran Rp. 600 miliar lebih.
BACA JUGA: Resmi! Kemenhaj Umumkan 2 Maskapai Layani Haji 2026 ini Pembagian Embarkasinya
Struktur anggaran ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana daerah tersedot untuk kebutuhan rutin dan administrasi pemerintahan, seperti gaji dan kegiatan penunjang.