“Melalui sistem ini, pertukaran data antar perangkat daerah dapat berlangsung lebih aman dan terpantau, sehingga risiko kebocoran informasi bisa ditekan seminimal mungkin,” jelasnya.
Ia menambahkan, penguatan jaringan komunikasi ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang kredibel, tangguh, dan terpercaya di era digital.
“Kami berharap setiap perangkat daerah makin sigap dalam menghadapi ancaman siber. Serta mampu menjaga integritas data pemerintah, demi pelayanan publik yang lebih aman dan profesional,” pungkasnya. (wartabanjar.com/IKhsan)
Editor Restu
