Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dengan Puskesmas agar pelaksanaan program nasional ini dapat benar-benar mencapai tujuan pemenuhan gizi yang optimal.

Dalam rakor tersebut, para camat turut memberikan masukan, di antaranya mengenai jarak tempuh pengiriman MBG, batas kewenangan kecamatan dalam program, hingga harapan agar penyedia bahan pangan berasal dari koperasi desa atau BUMDes.

Dengan berbagai masukan tersebut, pemerintah daerah berharap pelaksanaan program MBG di Kabupaten Banjar dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan. (wartabanjar.com/mcbanjar)

Editor: Yayu