WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Suasana panas mewarnai Kantor Kementerian Keuangan RI, Selasa (7/10/2025) pagi. Sebanyak 18 gubernur se-Indonesia, dipimpin oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, kompak menolak kebijakan pemotongan anggaran daerah yang digulirkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Rombongan kepala daerah itu datang langsung ke Jakarta untuk menyampaikan protes keras terhadap kebijakan yang dinilai memberatkan pembangunan di daerah.
Sherly Tjoanda yang dikenal vokal dalam memperjuangkan hak daerah, menegaskan bahwa tidak satu pun gubernur setuju dengan langkah pemerintah pusat tersebut.
BACA JUGA: Janji Tinggal Janji! Jalan Poros Gunung Melati Rusak Parah, Warga Hanya Dapat Jejak Ukur dan Debu
“Semuanya tidak setuju, karena beban daerah sudah berat. Kami harus menanggung PPPK, infrastruktur jalan dan jembatan, dan banyak proyek pembangunan lainnya,” tegas Sherly usai rapat di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat.
Menurut Sherly, pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah mencapai 20–30 persen untuk tingkat provinsi, dan bahkan di beberapa daerah bisa lebih parah.
“Ada dari Jawa Tengah yang bilang pemotongannya sampai 60–70 persen. Itu sudah di luar batas wajar. Pembangunan bisa lumpuh kalau begini,” lanjutnya dengan nada kecewa.
Nada serupa datang dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang menyebut pemotongan dana untuk wilayahnya mencapai 25 persen. Ia menilai keputusan pusat ini tidak mempertimbangkan kondisi riil daerah, yang tengah berjuang memulihkan ekonomi pascapandemi dan krisis harga pangan.