Strategi kedua adalah efisiensi ketat dari sisi belanja. Fahmi menyatakan pemerintah akan mengendalikan pos-pos yang dianggap boros, seperti belanja barang habis pakai dan perjalanan dinas, tanpa mengorbankan kelancaran operasional.
Selain itu, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan terus dievaluasi untuk memastikan dapat menyumbang dividen dan memperluas lapangan kerja.
Menjawab pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan terkait rencana penyertaan modal Rp10 Miliar kepada BUMD, Fahmi memastikan alokasi itu bertujuan untuk perbaikan layanan publik.
“Tujuan utama dari tambahan penyertaan modal ini diantaranya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, memperluas cakupan layanan air bersih, serta memperkuat kondisi keuangan perusahaan,” jelasnya.
Di akhir tanggapannya, Ismail Fahmi menekankan bahwa perbaikan APBD agar lebih cermat dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat merupakan harapan bersama, yang hanya bisa terwujud melalui sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif.
“Tentunya ini merupakan harapan kita semua. Untuk mewujudkan itu, kami juga berharap atas dukungan dan komitmen bersama dengan DPRD Kabupaten Tanah Laut,” tutupnya. (Wartabanjar.com/Gazali)
Editor Restu