WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Kesiapan infrastruktur MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada 3–5 Oktober mendatang menjadi perhatian utama. Bukan hanya karena statusnya sebagai ajang balap kelas dunia, melainkan lantaran besarnya dana publik yang dialokasikan untuk perhelatan ini.
Pemerintah bersama penyelenggara menganggarkan lebih dari Rp150 miliar untuk perawatan dan peningkatan fasilitas di Mandalika. Namun, sebagian pekerjaan yang menyangkut pengadaan perangkat elektronik balapan disebut disalurkan lewat mekanisme penunjukan langsung yang dinilai rawan menabrak regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pengamat olahraga sekaligus akademisi Universitas Indonesia, Doni Herdiana, menilai potensi masalah bukan pada nilai dana, melainkan transparansi. “Jika prosesnya tidak terbuka, legitimasi MotoGP Indonesia bisa tercoreng. Efek domino bisa merugikan citra sport tourism kita di mata dunia,” ungkap Doni saat diwawancarai Selasa (2/9).
Menanggapi hal tersebut, Vice Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025, Priandhi Satria, menekankan semua tahapan sesuai standar internasional. “Semua proses disupervisi langsung oleh Dorna Sports, termasuk race control dan sistem telemetry. Kami pastikan seluruh aspek aman, nyaman, dan sesuai regulasi,” terang Priandhi.
Masyarakat kini menunggu langkah evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memastikan penggunaan dana besar ini tepat sasaran dan benar-benar menghadirkan MotoGP kelas dunia tanpa bayangan masalah prosedural. (Wartabanjar.com/berbagai sumber)