WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Upacara penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025), menjadi perhatian nasional. Bukan semata karena nuansa kenegaraan, melainkan lantaran salah satu penerimanya adalah pengusaha besar asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau yang lebih dikenal sebagai Haji Isam.
Pemerintah menempatkan Bintang Mahaputera Utama sebagai penghargaan prestisius, tingkat ketiga dalam hierarki tanda kehormatan negara. Gelar ini diberikan atas jasa luar biasa dalam menjaga keutuhan, stabilitas, sekaligus kejayaan bangsa. Dalam prosesi resmi, Haji Isam tampil bersama sang istri untuk menerima langsung selempang dan pin kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto.
Pengakuan negara terhadap Haji Isam tak lepas dari kiprahnya di sektor energi, transportasi, dan infrastruktur. Perusahaannya dinilai mampu menciptakan ribuan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi daerah maupun nasional. Namun, pemberian penghargaan ini juga memicu diskusi publik mengenai sejauh mana kontribusi dunia usaha seharusnya diakui dalam ranah kenegaraan.
Menurut pakar kebijakan publik Universitas Indonesia, Dr. Ahmad Ridwan, pemberian tanda jasa kepada figur pengusaha bukan sekadar simbol. “Ada tanggung jawab moral yang melekat. Jika negara sudah mengakui kiprah seorang tokoh, maka integritas dan keberlanjutan kontribusinya wajib terus dijaga,” ucapnya kepada wartabanjar.com, Senin (25/8/2025).
Sementara itu, perwakilan keluarga Haji Isam memberikan penjelasan berbeda. Mereka menyatakan bahwa penghargaan ini adalah bukti nyata kerja keras yang dilakukan bertahun-tahun. “Apa yang diterima hari ini bukan semata untuk pribadi, melainkan untuk masyarakat yang ikut tumbuh bersama usaha beliau,” ungkap salah satu kerabatnya.