WARTABANJAR.COM, JAKARTA- Siap-siap,masyarakat yang terlibat dalam judi online dan dugaan terorisme bkal tak dapat bantuan pangan beras 10 kilogram dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari pemerintah.
Direktur Utama (Dirut) Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani memastikan hal tersebut.
Pihaknya menegaskan peraturan tersebut.
“Itu sudah ada aturannya,” kata Rizal usai menyalurkan bantuan pangan beras di Kabupaten Tangerang, Sabtu (2/8/2025), dikutip Minggu (3/8/2025) dari berbagai sumber.
Untuk memastikan bantuan pangan tepat sasaran, Bulog mengantongi data akurat terkait kelompok-kelompok yang masuk dalam kategori tidak layak sebagai penerima manfaat tersebut.
Rizal menambahkan, Bulog juga menggunakan sistem aplikasi khusus untuk melakukan penyaluran bantuan pangan.
Para penerima akan mendapatkan barcode yang dapat dipindai dan datanya dicocokkan dengan KTP.
Masyarakat yang sudah memiliki barcode dan masuk dalam data penerima manfaat itu, berarti sudah aman dan bisa menerima bantuan pangan tersebut.
Rizal mengatakan, selain melalui sistem penerimaan yang ketat, Bulog telah bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk melakukan pengawasan dalam penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat tersebut.
“Tujuannya supaya tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, jangan sampai ini bisa kejadian seperti tahun-tahun lalu,” tuturnya.
