WARTABANJAR.COM, BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak 2013. Capaian ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Utama Kantor DPRD, Selasa (10/6/2025), dengan agenda pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, sementara Bupati Andi Rudi Latif diwakili oleh Penjabat Sementara (Pjs) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Wardhana. Dalam pemaparannya, Wisnu mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah Tahun 2024 mencapai Rp5,31 triliun, melampaui target sebesar Rp4,77 triliun. Di sisi lain, belanja daerah mencapai Rp5,96 triliun, dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp837,5 miliar. Ia juga menyebut seluruh pembiayaan daerah terealisasi 100 persen. BACA JUGA:Satlantas Polres Banjarbaru Giatkan Razia ODOL “Pencapaian WTP ini merupakan hasil sinergi antara Pemkab, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat. Meski begitu, kami menyadari masih ada catatan dari BPK, terutama terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap regulasi,” ujar Wisnu. Ia menegaskan komitmen Pemkab untuk terus memperbaiki tata kelola dan mendorong percepatan pembangunan demi mewujudkan Tanah Bumbu yang mandiri, maju, dan sejahtera. Ketua DPRD Andrean Atma Maulani turut memberikan apresiasi atas kinerja Pemkab. Menurutnya, capaian ini bukan hanya simbol keberhasilan administratif, melainkan juga bukti nyata akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran. “WTP ke-12 ini adalah buah kerja keras dan komitmen bersama. Mari kita jaga momentum ini agar Tanah Bumbu terus tumbuh menjadi daerah yang lebih baik,” ungkap Andre. Usai pemaparan, dokumen resmi LPj APBD 2024 diserahkan kepada DPRD sebagai dasar untuk tahap pembahasan selanjutnya sebelum penetapan akhir. Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar sinergi antara eksekutif dan legislatif semakin kuat, terutama dalam menyongsong target pembangunan daerah hingga tahun 2030. Acara ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, perwakilan instansi vertikal, pimpinan SKPD, staf ahli bupati, pihak perbankan, hingga jajaran Perusahaan Daerah (Perusda) Tanah Bumbu.(Wartabanjar.com/Haidar) editor: nur muhammad