WARTABANJAR.COM, SORONG – Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mendapat sambutan panas saat tiba di Bandara DEO Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (7/6/2025). Sejumlah demonstran menghadang kedatangan Bahlil dengan meneriakkan "penipu", sebagai bentuk kekecewaan terhadap proyek tambang nikel di Raja Ampat yang terus menuai polemik. Kemarahan warga dipicu oleh pernyataan Bahlil sebelumnya yang menuding adanya keterlibatan asing dalam penolakan tambang nikel di kawasan konservasi tersebut. Alih-alih meredakan ketegangan, pernyataan itu justru memantik reaksi keras dari masyarakat dan aktivis lingkungan. “Yang menyelundupkan jutaan ton bijih nikel ke China itu elit dalam negeri, bukan pihak asing. Tapi kenapa malah rakyat yang disalahkan?” ujar salah satu orator aksi. BACA JUGA:GEGER! Sapi Kurban Mengamuk di Bandung, 5 Terluka & 1 Anak Patah Tangan, Netizen: Jangan Pakai Baju Mencolok Kritik Pedas Netizen dan Seruan Perlawanan Gelombang protes terhadap proyek hilirisasi nikel juga ramai dibicarakan di media sosial. Tagar seperti #SaveRajaAmpat, #TolakHilirisasiSesat, dan #TaatKonstitusi menjadi trending, menyoroti ketimpangan antara jargon hilirisasi dengan realitas di lapangan. Beberapa komentar warganet menyoroti ketidakadilan yang dirasakan rakyat Papua: “Kalaupun emang ada asing, artinya mereka lebih peduli daripada elit lokal yang cuma pikir untung.” “Jadi ingat kata Bung Karno: musuh terbesarmu nanti adalah bangsamu sendiri.” “Kalau rakyat Papua sudah marah, rasakan akibatnya!” Tak sedikit yang juga mempertanyakan kredibilitas Bahlil sebagai putra daerah yang kini berada di jajaran kekuasaan pusat. “Bahlil ini orang Papua, tapi kok malah bela tambang yang rusak tanah sendiri?” “Tolong audit total semua proyek nikel di Papua Barat. Jangan rakyat dibohongi lagi.” Tuntutan Rakyat: Audit, Hentikan, dan Libatkan Masyarakat Dalam orasi dan selebaran aksi, demonstran menyampaikan sejumlah tuntutan tegas: Audit menyeluruh terhadap proyek hilirisasi nikel di Raja Ampat. Hentikan seluruh aktivitas tambang yang tidak melibatkan masyarakat adat dan merusak lingkungan. Usut tuntas pihak-pihak yang menyelundupkan bijih nikel ke luar negeri. Revisi kebijakan hilirisasi agar sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dan mengutamakan kedaulatan rakyat. “Tolak Hilirisasi Nikel yang Tidak Taat Konstitusi!” Kami menolak proyek hilirisasi nikel yang mengabaikan hak masyarakat adat, perlindungan lingkungan, dan transparansi kebijakan. Jangan kambinghitamkan rakyat saat elit justru merampas sumber daya bangsa!(Wartabanjar.com/oposan.62/berbagai sumber) editor: nur muhammad