“Untuk belanja juga mencapai kisaran 90 persen, meskipun belum sepenuhnya optimal,” sambungnya.
Sementara itu, untuk tahun anggaran 2025 hingga akhir Mei, pendapatan telah mencapai lebih dari 50 persen, dengan PAD menyentuh angka 38 persen.
Pendapatan tanpa transfer dari pusat sudah 64 persen, sementara pendapatan satuan dari provinsi mencapai 142 persen.
“Ini capaian yang cukup menggembirakan, melebihi proyeksi kami. Namun, serapan belanja masih rendah, baru sekitar 20–30 persen,” ujar Edy.
Rendahnya serapan belanja, lanjut Edy, disebabkan oleh beberapa faktor teknis. Salah satunya adalah perubahan sistem dari versi 5 ke versi 6 serta peralihan sistem pembayaran ke platform Inaprop, yang merupakan kerja sama antara LKPP dan Telkom Pay.
“Transisi ini cukup membuat SKPD kesulitan, terutama untuk pencairan dana. Meskipun kita sudah membayar ke Bank Kalsel, proses transfer dari Telkom Pay ke pihak ketiga masih sering mengalami kendala teknis,” bebernya.
Pemkot pun berencana melakukan pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Keuangan Provinsi guna membahas solusi terhadap kendala sistem pembayaran ini.
“Untuk kegiatan konstruksi, kami sudah menginstruksikan agar dilakukan penyesuaian dalam APBD Perubahan 2025” paparnya.
Jangan dipaksakan jika tidak bisa diselesaikan tahun ini, lebih baik dilakukan pergeseran agar tidak membebani APBD secara negatif,” tegasnya. (Ramadan)
Editor Restu
