WARTABANJAR.COM, MARABAHAN – Selama 32 hari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel melakukan pemeriksaan ke beberapa dinas di Kabupaten Barito Kuala.
Rapat exit meeting BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dihadiri oleh Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi diadakan di Aula Bahalap, pada Jum’at (09/05).
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel melalui pembicaranya Titien Ariani mengatakan BPK RI lebih banyak menekankan terkait pendapatan.
Baca Juga
Klarifikasi Perpisahan SMAN 1 Sungai Tabuk di Hexagon, ‘Bukan Dugem’
Karena daerah/negara sedang melakukan penghematan anggaran, untuk itu daerah diharapkan ada potensi pendapatan yang harus dioptimalkan atau digali.
Pemeriksaan ini terkait laporan keuangan, untuk pemeriksaan keuangan ini bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan terkait kesesuaian dengan standard akutansi, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam standard akutansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.
“Dalam permendagri no 15 itu hanya beberapa komponen pendapatan yang bisa didapatkan oleh pemerintah daerah dari sektor pajak dan retribusi yang sudah terbatas, jadi kalau bisa pendapatan yang ada kita optimalkan dan pengelolaannya terkait pemungutan kita optimalkan juga jadi pendapatan daerah kita bisa meningkat, Karena kalau dilihat pendapatan Kabupaten Barito Kuala ini yang besar itu kalau nggak dari pajak atau PJU ” ungkap Titien.
Selanjutnya, Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi memberikan arahan terkait rapat tersebut.