WARTABANJAR.COM - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin mempertanyakan transfer dana pusat ke daerah yang belum dibayar di Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI pada Selasa (29/4). Ia memaparkan terkait realisasi transfer pusat ke daerah (Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TA 2021-2024), Postur APBD 2024-2025 hingga realisasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lalu, alokasi dana transfer TA 2025 mengenai dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), DAK dan fisik-nonfisik, instensif fiskal, serta bantuan keuangan. Baca Juga Dua Rumah Hangus Dalam Kebakaran di Pematang Benteng Hilir HSU “Ada catatan bahwa TA 2023 itu transfer pusat yang belum bayar. Itu senilai 1,399 Triliun dan kami memohon kepada komisi II agar dibayar secepatnya ini kepada kami,” ungkap Gubernur H. Muhidin ditengah rapat berlangsung. Lalu, ada mengenai BUMD dan BLUD Provinsi Kalimantan Selatan. Gubernur H. Muhidin mengakhiri pemaparan tersebut yang dipuji langsung oleh pimpinan rapat yakni Muhammad Rifqinizamy Karsayuda karena paparan yang singkat dan jelas. Menurut Rifqinizamy, paparan oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin mestinya di awal rapat sehingga dapat menginspirasi oleh peserta lainnya. Kemudian, dia menjelaskan mengenai rasio PAD dan APBN. “Kalsel ini ya dalam grafik mengenai rasio PAD dan APBN itu persis ditengah-tengah. Karena posisinya itu 49,8% APBD dan 50% APBN,” pungkasnya. Terakhir, Rifqinizamy berjanji akan memenuhi permintaan Gubernur H. Muhidin mengenai tagihan dana ke pusat. Dia menegaskan, pihak Komisi II DPR RI dengan Pemprov Kalsel nanti bersama-sama menagihnya sehingga lekas dapat dicairkan anggaran tersebut. (mr/Adpim) Editor Restu