Subhan menjelaskan, musyawarah ini bertujuan merupakan momentum penting untuk pergerakan partai, khususnya menyangkut penyusunan kepengurusan baru.
“Kegiatan ini juga sekaligus untuk mengevaluasi pertanggungjawaban kepengurusan yang sebelumnya,” jelas Subhan.
“Jadi DPP PBB mengimbau agar pelaksanaan musyawarah bisa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada didalam AD/ART, serta peraturan PBB, agar dilaksanakan secara demokratis, tertib, dan transparan serta akuntabel,” pungkasnya. (Iqnatius)
Editor: Erna Djedi
