WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN - Kebijakan terbaru Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait resiprokal kepada sejumlah negara baru-baru ini cukup mengagetkan. Penetapkan tarif timbal balik (resiprokal) atau tarif bea masuk yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah berdasarkan kebijakan perdagangan baru yang luas. Indonesia dari yang biasanya 10 persen menjadi 32 persen per 9 April 2025. Baca Juga BREAKING NEWS – TNI AL Resmi Serahkan Tersangka Pembunuh Jurnalis Juwita ke Odmil Banjarmasin Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Adrizal mengatakan, memang saat ini kebijakan tersebut masih belum berdampak secara langsung di Kalsel. Namun, lambat laun dampaknya pasti akan terasa dalam sektor ekonomi di Kalsel. "Mungkin yang paling terasa atau terdampak dari kebijakan tersebut adalah industri padat karya, seperti garmen dan tekstil. Sementara di Kalsel sendiri, industri ini tidak ada, banyaknya di pulau Jawa," ujar Adrizal, Selasa (8/4) siang. "Tapi kalau lama-kelamaan, dengan pasar modal dan nilai tukar rupiah yang semakin tinggi, pasti juga akan berdampak ke Kalsel, karena inflasi juga akan naik," lanjutnya. Dengan adanya hal tersebut, ucap Adrizal, dikhawatirkan akan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan gelombang yang tinggi. "Karena ketika barang ekspor kita tidak lagi memiliki daya saing yang tinggi di pasaran Amerika, sehingga mau tidak mau pengusaha harus menurunkan jumlah produksinya bahkan menutup usahanya." Ketika jumlah produksi turun, kemungkinan besarnya karyawan juga akan dikurangi, dan ada kemungkinan para karyawan tersebut akan mencari lapangan kerja yang baru, seperti ke Kalimantan, termasuk juga Kalsel. "Sehingga terjadilah persaingan dalam lapangan kerja yang lebih tinggi," ucap Adrizal. "Selain itu juga, yang dikhawatirkan yaitu, apabila negara-negara di Asia seperti China sudah tidak mampu lagi bersaing di pasarnya Amerika, maka produk dan tenaga kerjanya akan lebih banyak lagi masuk ke Indonesia, begitu produknya masuk lebih banyak lagi, maka persaingannya akan lebih ketat lagi, sehingga ditakutkan nanti orang akan lebih memilih barang import yang kemungkinan akan dijual lebih murah," sambungnya. "Ketika itu terjadi, pastinya pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha menengah kebawah seperti pelaku UMKM akan menjerit, dan tentunya dampaknya itu akan luar biasa," tambahnya. Kendati demikian, kata Adrizal, semua pihak juga tidak boleh pesimis menghadapi hal tersebut. pasalnya, saat ini pemerintah pusat masih berusaha mencari jalan keluarnya. "Pemerintahan pusat tidak mungkin tinggal diam, karena seperti yang kita tahu Presiden Prabowo sedang melakukan negosiasi terkait hal tersebut," kata Adrizal. Pria dari Fraksi PAN itu juga mengimbau kepada para pengusaha, khususnya pengusaha lokal agar bisa lebih cermat dalam menghadapi pasar global saat ini. "Jangan langsung buat keputusan adalah PHK ketika terdampak nantinya, tetapi alangkah baiknya bisa membuat rencana cadangan, seperti membuka lapangan kerja baru dibidang yang lain. Tapi saya yakin, kalau pengusaha-pengusaha lokal disini pasti tetap mengutamakan karyawannya, karena karyawan itu adalah aset," imbaunya. "Selain itu, pemerintah dan dinas-dinas setempat juga harus memperhatikan para pelaku UMKM di Kalsel, karena UMKM ini yang dapat kita andalkan nantinya, mungkin tidak ekspor, tapi untuk komoditi didalam negeri, yang dimana kita bisa hidup dengan itu," sambungnya. Disamping itu, ia juga mengajak pemuda Kalsel bisa lebih melek lagi terhadap perkembangan jaman dan teknologi, agar dapat bersaing dengan pemuda-pemuda dari luar Kalimantan. "Jangan sampai kita hanya menjadi tamu di rumah kita sendiri, tapi kita harus jadi tuan dirumah sendiro, karena nantinya persaingan akan semakin tinggi. Bagaimana caranya, ya kita harus meningkatkan kemampuan kita masing-masing, melek teknologi, jangan sampai kalah dari orang-orang dari luar pulang yang memang sudah punya skill dan kemampuan," pungkasnya. (Iqnatius) Editor Restu