“Harapan Saya dari dulu sama, bahkan sebelum adanya PP 6/2025 ini, adanya pelibatan
dan transparansi bagi seluruh stakeholder dalam dunia industrialisasi. Kalau kita mengamini konsep hubungan industrial Pancasila, keterlibatan seluruh unsur tanpa terkecuali itu merupakan sebuah keniscayaan,” ucap Rizko.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Buruh Kota Banjarmasin, Muhammad Hamdani,
menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah sebagai langkah positif bagi dunia
ketenagakerjaan.
“Kami sudah memprediksi akan adanya PHK massal ini. Kami mendukung
pemerintah yang mulai menjalankan kebijakan. Selama program ini tidak menyengsarakan buruh, kami dukung,” ungkap Hamdani, Rabu (26/3/2025).
Berbagai langkah strategis ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengelola isu ketenagakerjaan secara konstruktif.
Melalui kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan dampak PHK dapat diredam secara optimal. (Iqnatius)
Editor: Yayu