WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Kasus yang menimpa Firly Norachim salah satu pelaku UMKM di Banjarbaru harus menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama dalam penerapan regulasi yang adil dan proporsional.
Atas serangkaian peristiwa tersebut, Anggota Komisi II DPRD Banjarbaru, Nurkhalis Anshari memberikan pandangannya.
Menurutnya, pemerintah maupun aparat penegak hukum seharusnya lebih mengutamakan pembinaan terhadap UMKM, bukan langsung menjatuhkan sanksi berat seperti pidana.
“Jika ada pelanggaran administrasi, solusi awal yang lebih manusiawi adalah memberikan teguran, edukasi, atau pendampingan untuk perbaikan,” ungkap legislator PKS tersebut kepada Wartabanjar, Minggu (9/3/2025).
Baca juga:Geger, Motor Suzuki Thunder Tak Bertuan Ditemukan di Semak Jalan KH Abdul Chalid Kemuning Banjarbaru
Dari kejadian ini juga, Khalis dapat menyimpulkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami aturan terkait perizinan dan standar produk.
“Disinilah peran dari Pemerintah harus lebih proaktif dalam memberikan sosialisasi dan mempermudah perizinan, termasuk dalam hal pencantuman label expired dan keamanan pangan,” lanjutnya.
Terlebih, jika ada dugaan pelanggaran yang merugikan konsumen, perlu ada mekanisme mediasi terlebih dahulu antara UMKM dan pihak terkait.
“Dimana, langkah ini lebih bijaksana dibandingkan langsung membawa kasus ke ranah hukum,” saran Khalis.
Oleh karena itu, Khalis berharap kedepan agar Pemerintah daerah, bersama dengan dinas terkait dan asosiasi UMKM, harus turun tangan dalam memberikan pendampingan regulasi dan sertifikasi kepada pelaku usaha kecil.