WARTABANJAR.COM, BANJARBARU- Sebelas kabupaten di Kalimantan Selatan bakal mendapatkan dana hibah dari Program Hibah Bantuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada tahun 2025 ini. Oleh sebab itu, ujar Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Dinas PMD Provinsi Kalsel, Indah Novita Purnamasari, pihaknya akan mendata BUMDes mana saja yang berhak mendapatkan dana tersebut. “Selain menyalurkan bantuan dana bagi BUMDes, kami (Dinas PMD Kalsel) juga melakukan monitor perkembangan implementasi bantuan ini termasuk dampaknya terhadap pengembangan usaha BUMDes,” kata Indah mewakili Kadis PMD Kalsel, di Banjarbaru, Kamis (18/2/2025) lalu. Bantuan dana Bumdes Ditahun 2025 ini, akan difokuskan untuk peningkatan sektor ketahanan pangan. Melalui dukungan yang diberikan, BUMDes didorong untuk berperan sebagai penyedia pangan di daerahnya terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan. “Hal ini tidak hanya memperkuat kemandirian ekonomi desa tetapi juga mendukung ketahanan pangan secara keseluruhan,” ungkapnya. Terkait pendanaan hibah dana untuk BUMDes ini masih dalam proses pembahasan, karena adanya efisiensi anggaran. Pemerintah daerah masih menunggu keputusan lebih lanjut sebelum memastikan alokasi anggaran bagi pengembangan BUMDes. BACA JUGA: Bocah 4 Tahun di Tantaringin Tabalong Hilang Misterius “Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi BUMDes dalam mendukung program ketahanan pangan desa, seiring dengan kebijakan dari pemerintah pusat yang menekankan pentingnya swasembada pangan di tingkat desa,” tuturnya. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Selatan terus mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta produk unggulan desa melalui kolaborasi dengan tenaga ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan program kerja agar pembinaan BUMDes lebih efektif dan tepat sasaran. “Kami juga akan membina BUMDes agar berperan dalam pengelolaan ketahanan pangan desa. Ini sejalan dengan kebijakan pusat yang mendorong desa lebih mandiri dalam mencukupi kebutuhan pangannya,” pungkasnya. (mc kalsel) Editor: Yayu