“Kita perlu menyesuaikan kembali APBD 2025 agar tetap efektif dalam mendukung program prioritas daerah, mengingat adanya kebijakan pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat,” ujar Abdul Hadi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Ayi Riyanto, menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan analisis terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah.
Evaluasi ini mencakup sektor-sektor strategis seperti pendidikan, pengentasan kemiskinan, pengembangan pariwisata, ketahanan pangan, serta pemberdayaan UMKM.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan, dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pengelolaannya,” ungkap Ayi Riyanto.(Alfi)
Editor Restu
