“Dengan adanya tambahan kuota BBM bersubsidi, kami optimis layanan ini akan semakin maksimal dalam melayani kebutuhan masyarakat,” imbuhsnya.
Selain membahas soal kuota, pertemuan tersebut juga membahas tantangan yang dihadapi oleh daerah dalam mendistribusikan BBM bersubsidi secara tepat sasaran. Salah satu poin penting adalah perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa solar subsidi benar-benar digunakan untuk tujuan yang sesuai, termasuk mendukung transportasi publik seperti Bus Trans Banjarbakula.
Rombongan Komisi III berharap, hasil pertemuan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh BPH Migas, sehingga penambahan kuota BBM bersubsidi dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Dengan demikian, upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan transportasi publik dan mengurangi beban masyarakat dapat berjalan dengan optimal.
Kunjungan ini menjadi salah satu bentuk komitmen DPRD Kalsel dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di bidang transportasi.
Dengan peningkatan kuota BBM subsidi, diharapkan layanan Bus Trans Banjarbakula akan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi mobilitas masyarakat serta perekonomian daerah. (Ernawati)
Editor: Erna Djedi