WARTABANJAR.COM – Nasib TikTok di Amerika Serikat kini berada di ujung tanduk. Platform media sosial yang dimiliki oleh ByteDance, perusahaan asal China, menghadapi ancaman serius berupa pelarangan hingga penghentian operasional akibat dugaan risiko keamanan nasional.
Dalam sidang banding yang berlangsung kemarin, Jumat (10/1/2025), argumen sengit terjadi antara kebebasan berbicara dan ancaman keamanan nasional. TikTok sendiri mengajukan penundaan undang-undang yang berpotensi memblokirnya, mengingat tenggat waktu hingga 19 Januari 2025.
Mahkamah Agung Amerika tampaknya condong mendukung langkah hukum yang memungkinkan pemblokiran TikTok atau memaksa ByteDance menjual asetnya. Para hakim konservatif mengkritisi risiko besar terkait pengumpulan data pengguna oleh TikTok, yang memiliki basis 170 juta pengguna di AS—hampir setengah populasi negara itu.
“Apakah kita harus mengabaikan kenyataan bahwa ByteDance tunduk pada intelijen pemerintah Tiongkok?” tanya Ketua Mahkamah Agung John Roberts.
BACA JUGA:Tanda Verifikasi Sempat Hilang karena ini, Ian Kasela Senang Kini TikToknya Kembali Bercentang Biru
Selain itu, Hakim Brett Kavanaugh menyoroti potensi jangka panjang data pengguna TikTok yang bisa dimanfaatkan untuk operasi mata-mata, termasuk memeras individu yang memiliki hubungan dengan agen FBI, CIA, atau Departemen Luar Negeri.
Ketegangan Politik AS-Tiongkok Memanas
Sidang ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara AS dan China. Menariknya, Donald Trump yang akan dilantik kembali sebagai Presiden AS pada 20 Januari mendukung langkah alternatif berupa divestasi, bukan pelarangan. Trump telah mendesak penundaan tenggat waktu 19 Januari untuk menyelesaikan kasus ini secara politis.