WARTABANJAR.COM, SEOUL – Dinamika politik di Korea Sematan memanas. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol menghadapi pemakzulan dalam sidang pemungutan suara parlemen yang berlangsung Sabtu (7/12) petang.
Ia juga menghadapi ancaman protes jalanan besar-besaran yang direncanakan berlangsung di Seoul.
Penyelenggara protes berharap kehadiran hingga 200.000 pengunjuk rasa.
Baca juga:Pemerintah dan Oposisi Korea Selatan Makin Memanas, WNI Diminta Selalu Bawa Tanda Pengenal
Krisis politik yang membuat Presiden Korea Selatan hadapi pemakzulan bermula pada Rabu (4/12) dini hari WIB, ketika Yoon Suk-yeol mengejutkan negara dengan memberlakukan darurat militer untuk pertama kalinya sejak 1980-an. Perintah tersebut melibatkan pengerahan pasukan dan helikopter ke Majelis Nasional.
Namun, para legislator berhasil menggagalkan upaya tersebut, memaksa Presiden Yoon mencabut keputusan tersebut pada Rabu dini hari, dalam momen penuh drama bagi negara yang dikenal sebagai demokrasi stabil di Asia Timur.
“Deklarasi darurat militer muncul dari urgensi saya sebagai presiden,” ujar Yoon dalam pidato singkatnya yang disiarkan televisi.
“Namun, saya menyadari bahwa langkah ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Saya dengan tulus meminta maaf,”lanjutnya.
Meskipun demikian, Yoon tidak mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan presiden dan hanya menyatakan bahwa ia akan memercayakan partai dengan langkah-langkah untuk menstabilkan situasi politik, termasuk masa jabatannya.
Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang merupakan partai berkuasa, terpecah dalam menyikapi situasi ini. Ketua partai, Han Dong-hoon, menyatakan bahwa pengunduran diri Yoon tidak dapat dihindari untuk mencegah kekacauan lebih lanjut.
Di sisi lain, kubu oposisi yang memegang 192 dari 300 kursi di parlemen hanya membutuhkan delapan suara tambahan dari anggota PPP untuk meloloskan mosi pemakzulan.
Baca juga:Korea Selatan Nyatakan Darurat Militer, Sensor Penyiaran Diperketat
Dalam kondisi Presiden Korea Selatan hadapi pemakzulan ini, jika pemungutan suara mendukung, Yoon Suk-yeol akan diskors dari jabatannya hingga Mahkamah Konstitusi memberikan putusan akhir.
Pemungutan suara ini menjadi penentu masa depan politik Korea Selatan, yang kini sedang diuji dalam krisis besar.
Sementara itu, suasana jalanan Seoul semakin panas. Puluhan ribu pengunjuk rasa telah berkumpul di dekat Majelis Nasional, dengan sebagian memilih bermalam di tengah cuaca dingin. Jajak pendapat terbaru menunjukkan dukungan untuk Yoon Suk-yeol berada pada titik terendah, yaitu hanya 13 persen.
Proklamasi darurat militer Yoon disebut-sebut sebagai langkah untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman komunis Korea Utara. Namun, langkah ini justru memicu kekhawatiran domestik dan internasional, mengingat tentara hampir berhasil menyegel Majelis Nasional serta mencoba menahan politisi penting.
Kondisi tersebut yang membuat kini Presiden Korea Selatan hadapi pemakzulan oleh parlemen.(pwk)
Editor: purwoko