“Juga dari fakta yang menyeluruh atas tidak terpenuhinya tuntutan dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi,” ujar Fendy dalam keterangannya yang dikutip Wartabanjar.com, Jumat (6/12/2024).
Fendy menambahkan, para terdakwa bukanlah pelaku utama dalam kasus ini, dan tidak terbukti memiliki hubungan langsung dengan penjual atau pembeli. Selain itu, para terdakwa tidak memiliki niat jahat atau permufakatan jahat dalam tindakannya, baik secara subjektif maupun objektif.
Lebih lanjut, Fendy menilai bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya. “Pidana administratif hingga sanksi pidana, dalam perkara ini seharusnya bersifat ultimum remedium, bukan primum remedium,” tegas Fendy.
Fendy juga menegaskan Majelis Hakim tingkat pertama yang dianggap tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan analisis yuridis yang disampaikan, serta bantahan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
“Karena alasan-alasan tersebut, para terdakwa mengajukan banding, karena putusan pengadilan tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan. Kami berharap agar keberatan-keberatan kami dapat dipertimbangkan,” pungkasnya. (Sidik Purwoko)
Editor: Sidik Purwoko