WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menyetujui perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.
Hal ini didasari oleh banyaknya laporan praktik politik uang (money politics) serta tingginya biaya penyelenggaraan pemilu.
“Ya, memang salah satu ujian demokrasi kita di pilkada maupun pileg adalah money politics. Kita berharap sistem pemilihan ini harus dievaluasi agar tidak berbiaya tinggi,” ujar Muhaimin dalam acara pembukaan Munas V Perempuan Bangsa di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (30/11).
Menurut Muhaimin, evaluasi Pemilu 2024 secara mendalam sangat diperlukan untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.
Ia menyebut bahwa diskusi terkait hal ini telah dilakukan dengan Presiden Prabowo, termasuk mengenai penyempurnaan undang-undang terkait pemilu dan partai politik.
“Saya sempat berdiskusi dengan Pak Presiden mengenai pembelajaran dari pilkada kali ini. Perbaikan perlu dituangkan dalam penyempurnaan sistem serta Undang-Undang Pemilu dan Politik agar tetap menjunjung kompetisi yang sehat,” jelasnya dikutip dari Beritasatu.com.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, Presiden Prabowo mendukung upaya evaluasi Pemilu 2024 dengan pendekatan legislatif.
Baca juga:Jumlah Suara Tidak Sah di Pilkada Banjarbaru Mendominasi, Kapolres: Warga Jangan Terprovokasi!