WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, yang diinisiasi oleh mantan Presiden Joko Widodo, kini menghadapi tantangan serius di era Presiden Prabowo Subianto. Minimnya perencanaan awal, terutama terkait pendanaan, membuat proyek ini berpotensi mangkrak.
Dengan kebutuhan dana mencapai Rp466 triliun, beban pembiayaan megaproyek ini dinilai terlalu berat untuk ditanggung APBN.
Seperti dikutip di Inilahkalsel.com, kondisi tersebut memaksa Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, untuk gencar mencari pendanaan, termasuk melalui utang.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Belum Pindahkan Ibu Kota ke IKN, Ini Alasannya
OIKN Gandeng ADB untuk Pendanaan
OIKN menjajaki kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) guna mempercepat pembangunan IKN. Dalam pertemuan dengan ADB, Basuki mengusulkan skema pendanaan melalui proyek strategis yang masuk dalam “bluebook” Bappenas.
“Kerja sama ini adalah langkah nyata untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan modern, inklusif, dan ramah lingkungan,” ujar Basuki, Rabu (27/11/2024).
Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga, menambahkan bahwa dukungan ADB akan difokuskan pada tiga pilar utama:
- Perencanaan kota cerdas dan berkelanjutan.
- Pengurangan dampak lingkungan akibat pembangunan.
- Mobilisasi pendanaan untuk keberlanjutan proyek.
Sejak MoU pada Mei 2023, ADB telah memberikan bantuan teknis senilai US$5 juta (sekitar Rp75 miliar) untuk mendukung pengembangan IKN.
BACA JUGA:Jakarta Sampai Hari Ini Masih Ibukota, Artinya Kata Mendes, IKN…